Senin, 05 April 2010

Risika Pembayaran Utang

Iwan Setiawan
Analis Ekonomi Madya Bank Indonesia

Seorang analis pasar uang sebuah bank investasi terkemuka terkesima ketika mengetahui sektor swasta Indonesia masih menikmati aliran dana utang luar negeri (ULN). Di benaknya, krisis global telah menghentikan aliran ULN sehingga swasta Indonesia kian rentan terhadap risiko pembayaran utang jatuh tempo 2009. Asimetri informasi ULN swasta yang berkembang belakangan ini cenderung menuai persepsi yang kurang menguntungkan bagi Indonesia.

Data ULN

Dalam beberapa pekan terakhir sempat beredar kesimpangsiuran informasi pembayaran ULN swasta jatuh tempo 2009. Kekeliruan kadang terjadi ketika mengungkapkan analisis ULN jangka pendek swasta denga mengacu pada angka ULN jangka pendek Indonesia (total swasta dan publik).

Angka Social Data Dissemination Standard atau SDDS (US$ 20,5 miliar) yang sering dirujuk ternyata masih mengandung ULN jangka pendek otoritas moneter yang secara konsep merupakan utang publik. Selain itu, ULN jangka pendek pada SDDS juga masih mengandung sejumlah unschedule debt (sebagian besar porsinya berupa currency and deposit) and standstill loans atau utang-utang yang pembayarannya sedang dalam proses negosiasi atau restrukturisasi.

Selama ini, data ULN swasta dicatat melalui kewajiban pelaporan bulanan sektor swasta kepada Bank Indonesia (BI). Pada Januari 2009, posisi ULN swasta tercatat US$ 60,1 miliar, dengan pangsa 200 swasta pengutang terbesar yang mencapai sekitar 80% dari total ULN swasta. Para debitur terbesar itu umumnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang juga tercatat sebagai perusahaan go public. Dari total ULN swasta tersebut diperkirakan pembayaran utang yang jatuh tempo di 2009 mencapai sekitar US$ 17,4 miliar.

Utang jangka pendek swasta Indonesia kini memang sedang dalam pantauan radar global. Roubini, dalam “How Severely Will Asia be Affected by the Global Recession, 8 Maret 2009) mengungkapkan bahwa mata dunia kini juga tertuju pada ULN swasta Indonesia. Tapi, ditingkat regional, menurut Roubini, Indonesia tidak serentan Korea Selatan yangsaat ini keuangannya berada pada kondisi terburuk.

Risiko ULN jangka pendek swasta Negeri Ginseng itu juga meningkat seiring dengan mulai tergerusnya cadangan devisa dan berhentinya aliran ULN ke dalam negeri. Dibandingkan denga negara-negara tetangga di Asia, risiko ULN jangka pendek Indonesia relatif leih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Korea Selatan. Hal itu tercermin dari rasio ULN jangka pendek swasta terhadap cadangan devisa yang relatif lebih baik ketimbang kedua negara tersebut.

Selain itu, kinerja ULN swasta Indonesia saat ini masih belum menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. Pembayaran utang selama enam bulan terakhir berlangsung normal. Sektor swasta juga masih melakukan penarikan utang meskipun di awal 2009 sedikit berkurang. Survei terkini BI (Februari 2009) terhadap 52 korporasi dan bank yang tergolong dalam kelompok 200 pengutang terbesar mengindikasikan bahwa kemungkinan risiko tekanan terhadap pasar valas domestik yang bersumber dari pembayaran ULN jatuh tempo di 2009 akan minimal karena beberapa hal.

Pertama, pengelolaan risiko ULN umumnya telah dilakukan para debitur terbesar melalui praktek naturally hedge atau menerapkan lindung nilai terhadap kewajibnan pokok dan bunga utang yang akan jatuh tempo. Sebut saja perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, penyedia tenaga listrik, penyedia jasa alat-alat berat, dan beberapa perusahaan kimia serta suku cadang otomotif dan elektronik, hampir semua melakukan praktek tersebut.

Kreditur Masih Percaya

Bahkan, beberapa di antaranya juga melakukan penjualan di pasar domestik dalam dolar AS. Selain itu, setidaknya sebagian kecil korporasi yang tidak menjual produk di dalam negeri dengan dolar AS selalu memperhitungkan harga penjualan produknya dengan pergerakan nilai tukar rupiah.

Kedua, sektor swasta Indonesia yang tergolong korporasi induk/afiliasi dan asing/campuran memiliki fleksibilitas tinggi dalam pembayaran uang jatuh tempo. Saat ini,sekitar 30% ULN merupakan utang perusahaan induk/afiliasi dan sekitar 55% dari total ULN swasta dimiliki perusahaan asing/campuran.

Ketiga, sebagai bagian dari debt covenant, kebutuhan valas untuk membayar ULN jatuh tempo didebet melalui rekening perusahaan pada bank di luar negeri, sehingga tidak memberikan tekanan permintaan valas di pasar domestik. Rekening tersebut umumnya juga dipersyaratkan untuk menampung dana hasil ekspor.

Di sisi lain, selama kuartal IV-2008, swasta Indonesia mencatat inflow ULN sekitar US$ 9,4 miliar. Sementara itu, di awal 2009 sektor swasta masih membukukan penarikan ULN sebesar US$ 2,1 miliar. Pada kuartal terakhir 2008, sektor swasta juga mencatat sejumlah komitmen baru ULN sebesar US$ 9,3 miliar. Sementara, pada Januari 2009, komitmen baru ULN swasta tercatat sebesar US$ 1,1 miliar.

Masih mengalirnya ULN kepada sektor swasta Indonesia mengindikasikan bahwa kreditur Internasional tetap menaruh kepercayaan dan memiliki komitmen untuk terus membiayai sektor swasta Indonesia. Dengan potensi pasar domestik yang demikian besar, dan yield yang menjanjikan, investasi di Indonesia tampaknya masih menjadi pilihan menarik para investor di tengah-tengah kelesuan ekonomi global serta rendahnya yield berinvestasi di belahan dunia lain.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar